Kumpulan Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi

Silahkan klik 'Search/Temukan' (CTRL+F) kata kunci peraturan yang diinginkan. Kumpulan peraturan keuangan daerah ini tidak terlalu lengkap, tapi siapa tahu ada yang Anda cari.

I. Daftar Peraturan pada Tingkat Pusat

Undang-Undang:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara [Unduh]
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara [Unduh]
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Unduh]
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah [Unduh]
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [Unduh]
Peraturan Pemerintah:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah [Unduh]
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Unduh]
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Unduh]
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Unduh]
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Unduh]
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah [Unduh]: Lampiran I [Unduh], Lampiran II [Unduh], Lampiran III [Unduh]
Peraturan Menteri Dalam Negeri:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Unduh]: Matrik perbedaan Permendagri 13/2006 dan 21/2011 [Unduh]; Lampiran A III [Unduh]; Lampiran A IV [Unduh]; Lampiran A VIII [Unduh]; Lampiran A IX [Unduh]; Lampiran F I [Unduh]
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Unduh] (**): Lampiran A II [Unduh]; Lampiran A V [Unduh]; Lampiran A VI [Unduh]; Lampiran VII [Unduh]; Lampiran versi Excel [Unduh]
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah [Unduh]: Lampiran I [Unduh]Lampiran II [Unduh]; Lampiran III [Unduh]
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Unduh]
Peraturan Menteri Keuangan:
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah [Unduh]

II. Daftar Peraturan pada Tingkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Peraturan Daerah Kota Bekasi:
  1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Unduh]
  2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Unduh] (*)(**)
Peraturan Wali Kota Bekasi:
  1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi [Unduh(**)
  2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pemerintah Kota Bekasi [Unduh]
  3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi [Unduh(**)
  4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05.B Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi [Unduh]
  5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi [Unduh]
  6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengeluaran Kas [Unduh]
  7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101.B Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Kas [Unduh]
  8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2016 tentang Prosedur Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah [Unduh]

Keterangan:

*) Unduhan belum tersedia
**) Referensi lawas/Peraturan yang telah diubah
Kumpulan Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi Kumpulan Peraturan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi Reviewed by Santana Primaraya on 8:12:00 PM Rating: 5

1 comment:

  1. ASSALAMUALAIKUM SAYA INGIN BERBAGI CARA SUKSES SAYA NGURUS IJAZAH saya atas nama RIDWAN asal dari jawa timur sedikit saya ingin berbagi cerita masalah pengurusan ijazah saya yang kemarin hilang mulai dari ijazah SD sampai SMA, tapi alhamdulillah untung saja ada salah satu keluarga saya yang bekerja di salah satu dinas kabupaten di wilayah jawa timur dia memberikan petunjuk cara mengurus ijazah saya yang hilang, dia memberikan no hp BPK DR SUTANTO S.H, M.A beliau selaku kepala biro umum di kantor kemendikbud pusat jakarta nomor hp beliau 0823-5240-6469, alhamdulillah beliau betul betul bisa ngurusin masalah ijazah saya, alhamdulillah setelah saya tlp beliau di nomor hp 082352406469, saya di beri petunjuk untuk mempersiap'kan berkas yang di butuh'kan sama beliau dan hari itu juga saya langsun email berkas'nya dan saya juga langsun selesai'kan ADM'nya 50% dan sisa'nya langsun saya selesai'kan juga setelah ijazah saya sudah ke terima, alhamdulillah proses'nya sangat cepat hanya dalam 1 minggu berkas ijazah saya sudah ke terima.....alhamdulillah terima kasih kpd bpk DR SUTANTO S.H,M.A berkat bantuan bpk lamaran kerja saya sudah di terima, bagi saudara/i yang lagi bermasalah malah ijazah silah'kan hub beliau semoga beliau bisa bantu, dan ternyata juga beliau bisa bantu dengan menu di bawah ini wassalam.....

    1. Beliau bisa membantu anda yang kesulitan :
    – Ingin kuliah tapi gak ada waktu karena terbentur jam kerja
    – Ijazah hilang, rusak, dicuri, kebakaran dan kecelakaan faktor lain, dll.
    – Drop out takut dimarahin ortu
    – IPK jelek, ingin dibagusin
    – Biaya kuliah tinggi tapi ingin cepat kerja
    – Ijazah ditahan perusahaan tetapi ingin pindah ke perusahaan lain
    – Dll.
    2. PRODUK KAMI
    Semua ijazah DIPLOMA (D1,D2,D3) S/D
    SARJANA (S1, S2)..
    Hampir semua perguruan tinggi kami punya
    data basenya.
    UNIVERSITAS TARUMA NEGARA UNIVERSITAS MERCUBUANA
    UNIVERSITAS GAJAH MADA UNIVERSITAS ATMA JAYA
    UNIVERSITAS PANCASILA UNIVERSITAS MOETOPO
    UNIVERSITAS TERBUKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
    UNIVERSITAS TRISAKTI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
    UNIVERSITAS BUDI LIHUR ASMI
    UNIVERSITAS ILMUKOMPUTER UNIVERSITAS DIPONOGORO
    AKADEMI BAHASA ASING BINA SARANA INFORMATIKA
    UPN VETERAN AKADEMI PARIWISATA INDONESIA
    INSTITUT TEKHNOLOGI SERPONG STIE YPKP
    STIE SUKABUMI YAI
    ISTN STIE PERBANAS
    LIA / TOEFEL STIMIK SWADHARMA
    STIMIK UKRIDA
    UNIVERSITAS NASIONAL UNIVERSITAS JAKARTA
    UNIVERSITAS BUNG KARNO UNIVERSITAS PADJAJARAN
    UNIVERSITAS BOROBUDUR UNIVERSITAS INDONESIA
    UNIVERSITAS MUHAMMADYAH UNIVERSITAS BATAM
    UNIVERSITAS SAHID DLL

    3. DATA YANG DI BUTUHKAN
    Persyaratan untuk ijazah :
    1. Nama
    2. Tempat & tgl lahir
    3. foto ukuran 4 x 6 (bebas, rapi, dan usahakan berjas),semua data discan dan di email ke alamat email bpk sutantokemendikbud@gmail.com
    4. IPK yang di inginkan
    5. universitas yang di inginkan
    6. Jurusan yang di inginkan
    7. Tahun kelulusan yang di inginkan
    8. Nama dan alamat lengkap, serta no. telphone untuk pengiriman dokumen
    9. Di kirim ke alamat email: sutantokemendikbud@gmail.com berkas akan di tindak lanjuti setelah pembayaran 50% masuk
    10. Pembayaran lewat Transfer ke Rekening bagian blangko ijazah.
    11. PENGIRIMAN Dokumen Via JNE
    4. Biaya – Biaya
    • SD = Rp. 1.500.000
    • SMP = Rp. 2.000.000
    • SMA = Rp. 3.000.000
    • D3 = 6.000.000
    • S1 = 7.500.000(TERGANTUN UNIVERSITAS)
    • S2 = 12.000.000(TERGANTUN UNIVERSITAS)
    • S3 / Doktoral Rp. 24.000.000
    (kampus terkenal – wajib ikut kuliah beberapa bulan)
    • D3 Kebidanan / keperawatan Rp. 8.500.000
    (minimal sudah pernah kuliah di jurusan tersebut hingga semester 4)
    • Pindah jurusan/profesi dari Bidan/Perawat ke Dokter. Rp. 32.000.000

    ReplyDelete

Powered by Blogger.