Teknik Analisis Manajemen Stratejik dengan Pendekatan SWOT pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI Jakarta

PAPER ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

“TEKNIK ANALISIS MANAJEMEN STRATEJIK DENGAN PENDEKATAN SWOT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMPROV DKI JAKARTA”

Oleh: M Arafat Imam G (*)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, dan berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara da n masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut a dalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pemban gunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur pelayanan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bersama-sama para pejabat structural dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merupakan sebagai salah satu satuan kerja Perangkat Daerah Unsur Pelayanan masyarakat di DKI Jakarta.

Untuk memantapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Visi:

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public

Misi:

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. 
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. 
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. 
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

B. RUMUSAN MASALAH

Paper ini akan membahas teknik analisis manajemen stratejik dengan pendekatan SWOT pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI Jakarta.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya: Dinas, Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi serta UPT sampai dengan 30 April 2013 didukung sumber daya manusia yaitu pegawai sebanyak 568 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

a. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pendidikan Formal

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Pendidikan Formal
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas	108	20	39	16	31	2	0
2	Sudin Jakpus	73	4	20	7	41	1	0
3	Sudin Jakut	67	6	14	5	41	1	0
4	Sudin Jakbar	89	4	24	7	54	0	0
5	Sudin Jaksel	98	8	25	7	55	2	1
6	Sudin Jaktim	118	8	33	5	69	3	0
7	Sudin Kab. Adm. Kep. Seribu	15	2	7	1	5	0	0
Jumlah		568	52	162	48	296	9	1

b. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	Dinas	108	58	50
2	Sudin Jakpus	73	48	25
3	Sudin Jakut	67	41	26
4	Sudin Jakbar	89	58	31
5	Sudin Jaksel	98	60	38
6	Sudin Jaktim	118	58	60
7	Sudin Kab. Adm. Kep. Seribu	15	9	6
Jumlah		568	332	236

A. IDENTIFIKASI KINERJA PELAYANAN 

1) Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi:

Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dilakukan 5 tahun terakhir, diuraikan berdasarkan  kelompok bidang pelayanan, yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Pelayanan Data dan Informasi, Pelayanan Penertiban dan Kerjasama Kependudukan, dan Pelayanan Dukungan Kesekretariatan Dinas.

1. Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Pelayanan pendaftaran penduduk yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai:

• Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk;
• Pengkoordinasian pelaksanaan pendaftaran penduduk;
• Monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi, kosultasi teknis dan evaluasi pendaftaran penduduk; 
• Penerbitan dokumen kependudukan;
• Pengkoordinasi pendataan penduduk yang bersifat khusus;
• Pengembangan dan evaluasi sistem pendaftaran penduduk.

2. Kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil. Pelayanan pencatatan sipil yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai :

• Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pencatatan sipil
• Pengkoordinasian pelaksanaan pencatatan sipil; 
• Monitoring, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi teknis pencatatan sipil;
• Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil
• Pelayanan pencatatan sipil bagi orang asing; 
• Pendokumentasian hasil pencatatan sipil orang asing.

3. Kinerja Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan Pelayanan data dan informasi kependudukan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan a dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai:

• Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan; 
• Merancang dan menyusun pengembangan administrasi kependudukan; 
• Pengumpulan, pengelolaan dan pengembangan data dan informasi administrasi kependudukan; 
• Pengkoordinasian pendataan dan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan; 
• Monitoring, bimbingan, supervisi, dan konsultasi teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
• Pengembangan dan evaluasi pengolahan dan pendayagunaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
• Pengkoordinasian pemanfaatandan data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

4. Kinerja Pelayanan Penertiban dan Kerjasama Kependudukan Pelayanan penertiban dan kerjasama kependudukan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai:

• Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penertiban dan kerjasama kependudukan; 
• Pengkoordinasian penertiban dan kerjasama kependudukan
• Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;  
• Evaluasi dan pengembangan penertiban dan kerjasama kependudukan;   
• Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan catatan sipil
• Penyelesaian permasalahan pelayanan administrasi kependudukan; 
• Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan; 
• Pengkajian dan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk, serta pembangunan berwawasan kependudukan; 
• Pemrosesan pelanggaran peraturan kependudukan untuk diajukan ke pengadilan serta  mempersiapkan pemulangan ke daerah asal
• Pembinaan aparat teknis penertiban

2) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan:

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat dirumuskan beberapa hal permasalahan dari sudut pandang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, lingkungan. Dari sudut ketatalaksanaan organisasi, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pelaksanaan tahapan/proses perencanaan

2. Masih lambatnya tindak lanjut peraturan/ketentuan yang telah terbit  dari sudut sumber daya manusia, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut: 

1) Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan dibutuhkan 

2) Belum terpenuhinyajumlah ketersediaan personil yangdari sudut anggaran, hambatan dan permasalahan yang muncul selama periode 2008-2012 antara lain sebagai berikut : 1. Masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan/menjadi sisa mati. Penyebabnya mulai dari awal hingga akhir periode, antara lain: salah kode rekening, keterlambatan terbitnya SPD sehingga waktu yang dibutuhkan tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, permohonan rekomendasi ditolak, patokan harga dari Kemendagri an atidak terbit dan pelaksana pelelangan yang gagal 2. Ada yang penyerapan anggarannya di bawah 50%, sehingga kemungkinan pelaksanaannya kurang maksimal, meskipun menurut laporan KPA/PPTK bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut 100% selesai sesuai yang direncanakan.  

Dari sudut pandang Sarana Prasarana, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan
2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan  

Dari sudut pandang lingkungan, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut: Belum terdatanya seluruh penduduk DKI Jakarta ke dalam database kependudukan yang berbasis NIK Nasional.

Tantangan berdasarkan perkembangan yang terjadi untuk Tahun 2013-2017 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan/perbaikan proses perencanaan program/kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan tpenyelarasan kegiatan dengan UKPD Dinas yang mengacu pada Rensra dan RPJMD   
2. Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan 
3. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi  
4. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan  pendaftaran sipil  penduduk dengan jenis layanan pencatat
5. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat
6. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta elalu diikuti dengan sosialisasi intern dan eksternal

Terdapat beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka. pengembangan pelayanan dinasperiode 2013-2017, sebagai berikut

1. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi. 
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil   

Tabel Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini		Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Cakupan pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.    Program E-KTP		92%	Jumlah Penduduk yang terdaftar e-KTP	-       SDM, sarana dan prasarana -       Regulasi	-     Partisipasi masyarakat -     Dukungan instansi terkait lainnya	-     Kurangnya SDM -     Kurangnya sarana dan prasarana -     Kurangnya partisipasi masyarakat
2.    Pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan		40%	Jumlah penduduk rentan dan jumlah pelayanan yang diberikan	-       SDM sarana dan prasarana -       Regulasi	-     Koordinasi dengan instansi terkait	-     Kurangnya akurat data penduduk rentan -     Tingginya mobilitas penduduk rentan -     Belum jelasnya manfaat dokumen penduduk rentan -     Sulitnya penduduk rentan memenuhi persyaratan pelayanan
-     Cakupan pelayanan Pencatatan Sipil
1.      Akta Kelahiran (Anak)	92%		Jumlah anak yang lahir dan akte yang diterbitkan	-    SDM, sarana dan prasarana -    Regulasi	-     Partisipasi masyarakat -     Dukungan instansi terkait lainnya	-

B. IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk(UU Nomor23 Th2006, PPNomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, eberkesin ambungan dan trus-menerus, a.l. melalui: 

• Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK
• Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,  pengolahan/p emanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online
• Penyediaan databasependuduk yang lengkap, akurat dan up to date 
• Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang pme rata di setia bidang/wilayah) 

2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi  

3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat  

4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil  

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll) 

6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  

7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indentifikasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dilihat dari sudut pandang Faktor-faktor internal dan eksternal orgnisasi.Faktor internal organisasi meliputi unsure-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen.Sedangkan factor eksternal organisasi meliputi unsure-unsur ekonomi, politik, social budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

a.Tabel Faktor Internal 

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	- kurangnya SDM - Perbandingan  jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani. Kondisi saat ini 1 pegawai melayani 16000 penduduk	-    Peningkatan kualitas SDM -    Peningkatan kuantitas SDM
Anggaran	- Implementasi anggaran berbasis kinerja secara riil	Peningkatan Efektivitas Penguatan anggaran
Sarana/Prasarana	-  kurangnya sarana dan prasarana - Publikasi program, anggaran, kemajuan proyek yang sedang dikerjakan serta sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui web belum optimal	- Peningkatan kuantitas sarana/prasarana -  Peningkaatan kualitas sarana/prasarana
Organisasi dan manajemen	- Belum terintegrasi-nya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi
Perangkat hukum/peraturan perundang-undangan	-  Belum jelasnya manfaat dokumen penduduk rentan - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 belum diimplementasikan ke dalam peraturan gubernur	- Penegakan hukum/peraturan     perundang-undangan -  Penyusunan peraturan pelaksana dari peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah terbit

b.Tabel Faktor Eksternal

Faktor	Uraian	Isu
Ekonomi	-     Tingginya mobilitas penduduk di DKI Jakarta -    Tingginya mobilitas penduduk rentan -	Pengembangan sistem pencatatan penduduk dan pencatatan sipil yang mengakomodasi tingkat mobilitas penduduk yang tinggi
Politik/Organisasi lain	Otonomi daerah Jakarta satu tingkat, hanya di Provinsi	Peningkatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan instansi pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat yang terkait
Sosial	-    Kurangnya partisipasi masyarakat -kurangnya akuratnya data penduduk rentan -    masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan -   Sulitnya penduduk rentan memenuhi persyaratan pelayanan - Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan	Peningkatan penyadaran masyarakat pentingnya data dan informasi administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

C. KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011/2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan	1 Perda, 1 Pergub, 9 sub aplikasi SIAK	2 SOP pelayanan, 2 sub aplikasi SIAK	1 SPM, 2 SOP, 2 Sub aplikasi SIAK	2 SOP, 2 Sub Aplikasi SIAK	2 SOP	2 SOP	1 SPM, 9 SOP, 15 Aplikasi SIAK
2.	Prosentase penertiban kartu keluarga	89%	93%	97%	100%	100%	100%	100%
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2011/2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Prosentase penerbitan kartu tanda penduduk	92%	95%	97%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase penerbitan kutipan akta kelahiran	69%	73%	76%	79%	82%	85%	85%
5.	Prosentase penerbitan kutipan akta kematian	21,39%	28%	35%	40%	45%	50%	50%
6.	Tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk	0		1 kajian				1 kajian
7.	Termanfaatkannya database penduduk bagi instansi vertical maupun horisontal	KPU, Pajak, Kepolisian, Perbankan, KPK	9 instansi	13 instansi	17 instansi	21 instansi	25 instansi
8.	Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan	70%	72%	75%	80%	90%	95%	95%
9.	Prosentase pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di Bidang administrasi kependudukan	92%	94%	96%	98%	99%	100%	100%
10.	Jumlah lokasi pembinaan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah rentan Adminduk	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	60 lokasi
11.	Prosentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan	KTP (11%), Akta kelahiran (8,1%), akta kematian (47%)	KTP  (9%), Akta kelahiran (7%), Akta kematian (30-47%)	KTP  (7%), Akta kelahiran (5%), Akta kematian (20-30%)	KTP  (5%), Akta kelahiran (3%), Akta kematian (15-20%)	KTP  (3%), Akta kelahiran (2%), Akta kematian (10-15%)	KTP  (1%), Akta kelahiran (0-1%), Akta kematian (0-10%)

D. ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIK BERBASIS SWOT

No	Uraian Kekuatan	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
1	Jumlah Pegawai	18	2	40	6
2	Kompetensi Pegawai	15	2	80	3
3	Dana Keuangan	16	2	80	4
4	Peningkatan Pelayanan Publik	16	3	90	1
5	Peningkatan Sarana Prasarana	17	2	80	5
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	18	3	90	2
Jumlah				460

No	Uraian Kelemahan	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
1	Disiplin Pegawai	18	2	30	4
2	Sarana Prasarana Pelayanan Publik	15	2	30	3
3	peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan	16	2	40	2
4	Peningkatan Pelayanan Publik	16	3	40	1
5	Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Media Website	17	2	30	5
6	Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di Provinsi DKI Jakarta ingkatan Kualitas Pelayanan Publik	18	3	30	6
Jumlah				200

No	Uraian Peluang	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
1	Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	20	4	120	1
2	Sarana Prasarana Pelayanan Publik	15	3	30	3
3	CSR	15	3	40	5
4	Peningkatan Pelayanan Publik	15	3	50	2
5	Kemudahan masyarakat mendapatkan data kependudukan berupa KTP elektronik, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian	15	2	50	4
6	BPJS	20	4	100	6
Jumlah				390

No	Uraian Tantangan	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
1	Masyarakat berganti e-KTP	20	4	80	3
2	Tertib administrasi kependudukan	15	3	50	5
3	Pendataan urbanisasi penduduk dari desa ke kota	15	3	60	4
4	Pertumbuhan/ledakan penduduk meningkat	15	3	90	2
5	Lapangan Pekerjaan	15	2	40	6
6	BPJS	20	4	100	1
Jumlah				420

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian pada analisis manajemen strategik berbasis SWOT pada bab sebelumnya, penentuan strategi selanjutnya adalah dengan menggunakan Model Strategic Positioning Action Evaluation (SPACE). SPACE adalah teknik untuk mengetahui posisi organisasi setelah dilakukan analisis melalui pendekatan SWOT untuk mengetahui posisi organisasi dalam konteks internal-eksternal dengan tujuan menemukan strategy yang tepat sebagai factor kunci keberhasilan organisasi. Dengan memperhatikan hasil skor angka analisis internal dan eksternal organisasi akan diperoleh informasi tentang posisi organisasi dengan cara:

1. Kekuatan dikurangi Kelemahan: 460 – 200 =260 (S)
2. Peluang dikurangi Tantangan: 390 – 420 = -30 (T)

Jadi melalui model SPACE, didapatkan kesimpulan bahwa organisasi berada pada kuadan ST, kawasan kebijakan strategy memilih (strategic choice). Yaitu pilihan strategi yang harus pandai memilih Leading Sector sebagai lokomotif untuk mampu menarik gerbong kegiatan ekonomi lainnya.

B. SARAN

TAHAP PERENCANAAN STRATEJIK

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut adalah matrik perencanaan stratejik dan penjabaran kebijakan menjadi program dan kegiatan.

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan		Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke-
					1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan		Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Prosentase regulasi/ kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah dibuat	86%	89%	92%	95%	98%
			Meningkatnya kualitas akuntbilitas kinerja aparatur pelayanan dan ketaatn organisasi terhadap peraturan perundang-undangan	Prosentase akuntabilitas kinerja dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan	75%	80%	85%	90%	95%
2.	Tersedianya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan public di bidang administrasi kependudukan		Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan	Prosentase kualitas SDM aparatur pelayanan administrasi kependudukan	80%	85%	89%	93%	97%
3		Tersedianya sarana prasarana pelayanan public di bidang administrasi kependudukan	Meningkatnya kapasits layanan administrasi kependudukan	Prosentase penerbitan kartu kaeluar	93%	97%	100%	100%	100%
			Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional operator pelayanan	Prosentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional dinas	80%	85%	90%	95%	100%

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Menjadi Instansi Pelaksana Pelayanan Publik Terbaikakurat dan terintegrasi dalam bidang administras kependudukan
Misi I : Mnerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundan-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur, administrasi kependudukan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai aturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja aparatur pelayanan dan ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan	1.     Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan, melalui : penyusunan, penerapan SOP, dan SPM pelayanan dan administrasi kependudukan 2.     Peningkatan pelayanan terhadap permohonan penerbitan dokumen administrasi kependudukan melalui perluasan penambahan titik layanan dan waktu layanan	1.   Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan penertiban dokumen administrasi kependudukan 2.   Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan 3.   Pelaksanaan pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan 4.   Koordinasi pengembangan pnerbitan dokumen administrasi kependudukan dengan instans terkait 5.   Pengawasan monitoring dan evaluasi pengembangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan

Visi : Menjadi Instansi Pelaksana Pelayanan Publik Terbaikakurat dan terintegrasi dalam bidang administras kependudukan
Misi II : Mengembankan kapasita sumber daya pelayanan public yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersedianya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan public di bidang administrasi kependudukan	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan	Pengembangan kapasitas SDM melalui sosialisasi peraturan/kebijakan terkait pembinaan, supervisi, pelatihan, bimbingan teknis, penyesuaian jumlah pegawai dan pengembangan lainnya	1.     Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan kapasias SDM 2.     Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan kapasitas SDM 3.     Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM 4.     Koordinasi pengembangan kapasitas SDM dngan instansi trkait 5.     Pengawasan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas SDM

Visi : Menjadi Instansi Pelaksana Pelayanan Publik Terbaikakurat dan terintegrasi dalam bidang administras kependudukan
Misi II : Mengembankan kapasita sumber daya pelayanan public yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana prasarana operasional aparatur pelayanan.	Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, melalui : pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan, dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya.	1.   Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana 2.   Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan kapasitas sarana dan prasarana 3.   Pelaksanaan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana 4.   Koordinasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana dengan instansi terkait 5.   Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana

Visi : Menjadi Instansi Pelaksana Publik Terabaik Akurat dan Terintegrasi dalam Bidang Administrasi Kependudukan
Misi III : Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tersedianya hasil kajian dan database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya pengembangan kajian oleh aparatur pelayanan dalam mendukung perumusan kebijakan kependudukan. Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders	1.    Peningkatan kualitas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, melalui : penerapan SIAK, implementasi control system, monitoring dan evaluasi 2.    Peningkatan kualitas pengembangan (updating) database administrasi kependudukan melalui survey, pendataan kerjasama	1.   Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan database administrasi kependudukan 2.   Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan database administrasi kependudukan 3.   Pelaksanaan pengembangan database administrasi kependudukan 4.   Koordinasi pengembangan database administrasi kependudukan dengan instansi terkait
Visi : Menjadi Instansi Pelaksana Publik Terabaik Akurat dan Terintegrasi dalam Bidang Administrasi Kependudukan
Misi III : Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3.    Peningkatan kualitas pengelolaan database administrasi kependudukan, melalui perekaman, penjilidan, penyimpanan dan penyajian	5.   Pengawasan monitoring dan evaluasi pengembangan database adminduk

Visi : Menjadi Instansi Pelaksana Publik Terabaik Akurat dan Terintegrasi dalam Bidang Administrasi Kependudukan
Misi IV : Mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder menuju tertib administrasi kependudukan. Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	1.   Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan, melalui dialog, penyuluhan 2.   Peningkatan penanganan masalah-masalah administrasi kependudukan di masyarakat melalui kerjasama, advokasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, penulusuran dan penyelesaian kasus-kasus	1.   Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan 2.   Perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan 3.   Pelaksanaan pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan 4.   Koordinasi pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait. 5.   Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan

Tabel Penetapan Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)
		2.	Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
		3.	Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian
		4.	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.	Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di Provinsi DKI Jakarta
		3.	Penyusunan Data Statistik Vital Dan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil
		4.	Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Media Website

***

(*) Saat makalah ini ditulis pada bulan Maret 2016, penulis adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), penulis 4 buku, 1 novel thriller dan mahasiswa magister manajemen keuangan negara pada STIA-LAN Jakarta.
Pada dunia kepenulisan ia dikenal juga dengan nama pena Kim-Ara 김 아라.

“Menulis untuk menyebarkan kebaikan, menabur optimisme sebagai bagian dari pendidikan bagi anak bangsa”

Artikel ini merupakan publikasi tugas kuliah kelompok. Kumpulan tugas kuliah penulis telah disatukan dalam bentuk e-Book dan dapat diperoleh di Google Play Book.